BAB IV PERMASALAHAN YANG ADA DI KAWASAN PESISIR KAB.SAMBAS

                         

PERMASALAHAN YANG ADA DI KAWASAN PESISIR

KAB.SAMBAS

1 Pembangunan Infrastruktur yang minim 

            Pada daerah pesisir hal yang sangat krusial dalam permasalahan yang belum terselesaikan saat ini yaitu minimnya infarstktur terutama akses jalan yang masih jauh dari layak,akses jalan yang sulit bukan saja dari daerah pesisir daerah pedalaman mengalami hal yang sama.faktor ini yang menyebabkan kawasaan pesisir sulit untuk maju,karena akses yang buruk tentu memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat karena sulitnya untuk membawa hasil tangkapan kedaerah karena memerlukan biaya yang sangat besar. Bukan hanya itu dengan jalan yang buruk memberikan dampak bagi dunia pendidikan anak-anak yang ingin sekolah mengalami  kesulitan untuk menuju sekolah sehinga banyak yang di daerah pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah hal itu juga di alami bagian perdalaman kabupaten sambas.

.2 Tingkat Pendidikan yang masih rendah

            Didaerah kabupaten sambas bukan hanya di pesisir di daerah pedalaman mengalami hal yang sama,tingkat pendidikan yang dialami oleh kabupaten sambas bisa dikatakan sangat rendah jauh lebih baik dari kabupaten yang ada di Kalimantan barat hal ini tentu saja memberkan dampak  terhadap pembangunan yang ada karena sulitnya mencari SDM yang berkompeten sesuai yang dibutuhkan. Sebagai bahan indicator majunya suatu daerah bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang tinggi serta infrastruktur yang baik dan tingkat penganguran yang rendah. Kabupaten  sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur tentu banyak anak-anak yang seharusnya ada dibangku sekolah lebih memilih untuk membuat PASPORD/PLB untuk berkerja di perusahaan sawit,hal ini tentu tanggung jawab bersama dalam mengurangi tingkat pendidikan, tidakheran banyak sebagian orang merekayasa data diri dengan menambah usia pada dokumen furmulir pembuatan paspord yang umur 14 tahun menjadi 20 tahun ,tentu ini adalah masalah yang sangat serius untuk di tindak lanjuti.

.3 Kurangnya perencanaan

Pada sisi lainnya, perilaku ekonomi nelayan sangat berbeda dibandingkan perilaku ekonomi petani. Petani dalam kehidupan ekonominya telah terbiasa melakukan perencanaan dan pengorganisasian usahatani, mulai dari menyiapkan lahan, penanaman, pemupukan, teknis penangkapan ikan yang menjadi buruannya. Bertolak dari perbedaan tersebut,berimplikasi pada perbedaan perilaku diantara keduanya. Apabila petani sudah terbiasa dengan pola pendapatan yang teratur, maka nelayan sebaliknya justru terbiasa dengan pendapatan yang tidak teratur. Tidak berhenti sampai di sini, tetapi berimplikasi pula pada perilaku konsumsinya, yakni masyarakat nelayan ini cenderung lebih bersifat konsumtif ketika hasil tangkapan berlimpah. Perilaku seperti ini, menurut Nadjib (2001) dikarenakan pola pendapatan nelayan tidak pasti tadi, sehingga sewaktu hasil tangkapan sedang baik, maka nelayan merasa dapat memperoleh uang dengan mudah, akibatnya pada waktu demikian cenderung boros. pemeliharaan, panen, hingga pasca panen. Sebaliknya pada masyarakat nelayan jarang melakukan perencanaan yang bersifat detil, kecuali hanya sedikit saja dalam persiapan.

.4  Adanya structural masyarakat desa dus kelas

Problematika paling utama dalam masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Sambas adala berkaitan dengan struktur sosialnya yang cenderung mengarah pada terjadinya polarisasi sosial (struktur masyarakat desa dua kelas). Masyarakat desa tipe dua kelas ini,secara garis besar digambarkan sebagai desa nelayan yang di dalamnya terdapat sejumlah kecil warga yang memiliki alat produksi dan sumberdaya keuangan yang cukup banyak, dan selebihnya, dalam jumlah besar, merupakan nelayan kecil yang tidak memiliki alat produksi dan sumberdaya keuangan. Akibat dari terjadinya polarisasi sosial seperti ini, berdasarkan hasil penelitian Febrianto dan Rahardjo (2005) mengakibatkan terjadinya ketergantungan yang sangat kuat bahkan eksploitasi, nelayan kecil kemudian terjebak pada kemiskinan dan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Terjadinya polarisasi sosial seperti ini mengisyaratkan telah terjadinya kemandegan (stagnasi)

.5  Kemiskinan

Kemiskinan pada masyarakat nelayan boleh dikatakan sebagai kemiskinan yang sangat akut dan sulit diberantas, hal ini dikarenakan struktur sosial masyarakatnya yang mengarah pada masyarakat desa dua kelas, sehingga menyulitkan untuk dilakukan perubahan dalam jangka pendek. Berbagai strategi mesti diterapkan termasuk strategi kesejahteraan. Strategi kesejahteraan diarahkan pada perbaikan taraf hidup atau kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pelayanan atau penyediaan fasilitas public seperti penyediaan sarana dan prasarana transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, dll.),sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit, petugas kesehatan, perbaikan gizi), sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, guru, peralatan pendidikan, dll.), penyediaan air bersih, pengadaan listrik, perbaikan permukiman dan penyediaan sarana dan prasarana sosial lainnya.

            Sepertinya kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pesisir adalah lagu lama yang tak dapat dielakkan disepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia hingga bergulirnya era reformasi, rintihan pilu masyarakat pesisir tidak jua kunjung reda. Padahal mungkin kita masih teringat akan lagu ’nenek moyangku seorang pelaut’, yang mana dapat mengingatkan kita akan potensi laut kita yang sedemikian kaya. Semestinya bangsa ini berbangga diri memiliki masyarakat yang rela mencurahkan hidup dan matinya untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut. Mengingat pembangunan pesisir dan laut bagi bangsa ini merupakan modal besar dan peluang lebar untuk menuju persaingan ekonomi global. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir dari kemiskinan dan keterbelakangan adalah langkah yang sangat mendasar dalam tahap awal pembangunan pesisir dan laut kita.

Namun, pada kenyataannya langkah tersebut belum menunjukkan sinyal yang pasti. Kurangnya akses pendidikan (menyebabkan banyak anak-anak yang tidak bersekolah), kesehatan serta akses lainnya bagi masyarkat pesisir adalah suatu pertanda bahwa nasib mereka masih berada dalam ketidakjelasan, sehingga akibatnya sumber daya masyarakat (SDM) yang mereka miliki sangat minim dalam mengelola kekayaan laut yang melimpah. Bukannya mereka tidak memiliki usaha yang keras dan keinginan yang gigih dalam memajukan sosial-ekonominya. Tapi, karena keterbatasan pendidikan, informasi dan teknologi yang membuat mereka harus menerima apa adanya dan terbatas dalam berkreasi menjalankan profesinya. Mutu SDM yang rendah membuat mereka tidak begitu paham memanajemen setiap pendapatan mereka dan mengalokasikan seperlunya

POTENSI KONFLIK DIDAERAH PESISIR KAB.SAMBAS

Kabupaten Sambas dengan luas wilayah 6.395,70 km2 atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ±128,5 km dan panjang perbatasan negara ±97 km. Dilihat dari letak geografisnya
Kabupaten Sambas terletak diantara 1’23” Lintang utara dan 108’39” Bujur Timur, dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara dengan Laut Natuna dan Serawak (Malaysia Timur)

- Sebelah Selatan dengan Kota Singkawang & Kabupaten Bengkayang

- Sebelah Barat dengan Laut Natuna

- Sebelah Timur dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Bengkayang

5.1 Potensi konflik pesisir dan kelautan di kab.sambas

Dengan kondisi geografis tersebut yang berbatasan dengan Negara Malaysia tentu ada isu-isu poliik dan Ham yang bisa memicu konflik diantara dua Negara,masih teringat pada akhir tahun 2014 dimana Malaysia membangun marcu suar di perairan paloh, ini menimbulkan kegaduhan antar dua Negara bahkan bisa memicu konflik,tentu hal ini bisa merugikan antar dua Negara,terutama yang berbatasan langsung dengan kedua wilayah tersebut. Dan yang baru-baru ini adalah isu konflik diperairan tiongkok dimana wilayah perairan natuna masuk dalam peta wilayah kekuasan tiongkok, tak heran hal itu karena menurut penelitian di perairan natuna kaya akan kandungan Gas selain kaya akan sumber daya perikanan,  banyak Negara berlomba-lomba untuk berinvestasi di bidang kelautan dan migas tentu ini akan memberikan dampak yang positif dan negative.

Potensi konflik dalam pengelolaan kawasan pesisir di kab.sambas, akan lebih banyak disebabkan oleh permasalahan tata batas, kepemilikan tanah dan tata ruang dan perangkat hukum sehingga lahirlah rasa kecemasan terhadap program di kawasan pesisir. Kekhawatiran masyarakat pesisir tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.      Kekhawatiran terhadap wilayah pesisir yang berpotensi melahirkan kepemilikan baru terhadap tanah/lahan masyarakat.

2.      Kekhawatiran terhadap rencana pemerintah yang akan membangun infrastruktur/fasilitas umum dengan cara melibatkan kepemilikan baru terhadap tanah/lahannya

3.       Kekhawatiran sistem kompensasi (ganti rugi) pembangunan infra struktur umum yang berpotensi melibatkan kepemilikan baru tanah/lahan masyarakat pesisir.

4.       Kekhawatiran terhadap koporasi sepihak oleh pihak – pihak tertentu atas tanah/lahan masyarakat pesisir

5.      Ketidakjelasan penjaminan pemerintah atas hak milik atau ulayat tanah/lahan masyarakat pesisir

6.      Kekhawatiran terhadap rencana pemerintah membangun green belt (zona penyangga hijau) untuk menanggulagi abrasi air laut,yang melibatkan tanah/lahan kepemilikan masyarakat pesisir

7.      Kekhawatiran adanya “pemaksaan” program yang melibatkan masyarakat pemilik tanah/lahan saja di masyarakat pesisir

8.      Ketakutan masyarakat bahwasanya program pengembangan kawasan pesisir hanya proyek dan pencapaian target dari instansi pemerintah, yang hanya akan memperkaya para pelaksana saja.

9.       Kekhawatiran terhadap penanganan tanah/lahan kepemilikan yang di dominasi melalui konsultasi dengan “pihak-pihak tertentu” saja yang belum jelas mewakili masyarakat seperti apa?